Cendekiawan asal Prancis yang hidup pada era abad ke 18 Montesquieu memiliki gagasan tentang pemisahaan kekuasaan negara yang disebut konsep trias politika yang dirumuskan oleh Montesquieu tersebut…
Question
Basic Answer
Jawaban yang Benar:
yudikatif, legislatif, eksekutif
Analisis Jawaban:
Konsep trias politika Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: yudikatif (kekuasaan kehakiman), legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), dan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan). Opsi ini tepat karena mencerminkan pembagian kekuasaan tersebut.
Analisis Opsi Lain:
A. eksekutif, federatif, eskploitatif: “Federatif” dan “eskploitatif” bukan bagian dari trias politika klasik Montesquieu.
B. federatif, konstitutif, eksekutif: “Federatif” dan “konstitutif” tidak termasuk dalam tiga cabang utama kekuasaan negara menurut Montesquieu.
C. inspektif, eksekutif, federatif: “Inspektif” bukan bagian dari trias politika. “Federatif” juga tidak termasuk dalam tiga cabang utama kekuasaan negara menurut Montesquieu.
E. eksekutif, federatif, konstitutif: Sama seperti opsi B, “Federatif” dan “konstitutif” tidak termasuk dalam tiga cabang utama kekuasaan negara menurut Montesquieu.
Jawaban yang Benar:
Pancasila merupakan hukum tertulis tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan di RI
Analisis Jawaban:
Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menempatkan Pancasila sebagai hukum tertinggi.
Analisis Opsi Lain:
A. Pancasila merupakan ideologi yang nilai-nilainya menjiwai semua produk peraturan perundang-undangan di RI: Benar, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi.
B. Pancasila merupakan ideologi yang dianut Bangsa Indonesia secara keseluruhan: Benar, tetapi tidak menjelaskan aspek hukumnya.
C. Pancasila merupakan pedoman utama Bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara: Benar, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi.
E. Pancasila merupakan warisan dari leluhur Bangsa Indonesia: Benar, tetapi tidak menjelaskan perannya sebagai sumber hukum tertinggi.
Jawaban yang Benar:
Menguatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi
Analisis Jawaban:
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan demokrasi bukanlah tantangan bagi penerapan Pancasila, melainkan justru merupakan hal positif yang mendukung nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Analisis Opsi Lain:
A. Kemunculan paham baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila: Ini merupakan tantangan karena dapat mengikis nilai-nilai Pancasila.
B. Adanya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia: Ini merupakan tantangan karena dapat menyebabkan hilangnya jati diri bangsa.
C. Menyebarnya informasi yang salah tentang Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya: Ini merupakan tantangan karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penerapan Pancasila yang keliru.
D. Menguatnya pengaruh ideologi global, terutama kapitalisme: Ini merupakan tantangan karena dapat menyebabkan konflik nilai dan kepentingan.
Jawaban yang Benar:
Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga
Analisis Jawaban:
Menjalin hubungan baik dengan tetangga adalah perilaku yang baik, tetapi bukan contoh perilaku taat hukum. Perilaku taat hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
Analisis Opsi Lain:
B. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks: Ini merupakan contoh perilaku taat hukum karena menghindari pelanggaran hukum terkait penyebaran informasi palsu.
C. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket: Ini merupakan contoh perilaku taat aturan sekolah.
D. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok: Ini merupakan contoh perilaku taat hukum karena menghindari tindakan kekerasan dan menyelesaikan konflik secara damai sesuai hukum.
E. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan: Ini merupakan contoh perilaku taat hukum karena menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Jawaban yang Benar:
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Analisis Jawaban:
Dalam situasi presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan biasanya membentuk suatu dewan untuk menjalankan pemerintahan sementara sampai ada pengganti presiden yang sah. Ini berdasarkan UU dan praktik di Indonesia.
Analisis Opsi Lain:
A, B, C, D: Kombinasi menteri-menteri lain tidak memiliki dasar hukum dan wewenang untuk menjalankan tugas kepresidenan dalam situasi tersebut.
Posting Komentar